Tugas & Fungsi PPID Desa Purworejo

1. Penanggung Jawab – Kepala Desa

• Menetapkan kebijakan umum keterbukaan informasi publik di desa.
• Memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas PPID.
• Menjadi penanggung jawab akhir atas layanan informasi publik.
• Menandatangani dokumen resmi terkait informasi publik yang bersifat strategis.

2. PPID Utama – Sekretaris Desa

• Memimpin pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di desa.
• Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Desa setiap tahun.
• Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dalam menyediakan, menyimpan, dan mendokumentasikan informasi publik.
• Menjamin ketersediaan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
• Menjadi penghubung utama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat atau Komisi Informasi.

3. Sekretaris PPID – Kasi Pemerintahan

• Membantu PPID Utama dalam administrasi layanan informasi publik.
• Mengkoordinasikan bidang-bidang di bawah PPID.
• Menyusun laporan rutin pelaksanaan layanan informasi publik.
• Melakukan monitoring terhadap keterbukaan informasi di tingkat dusun dan unit kerja desa.
  
  

4. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi (Kasi Pelayanan & Kaur Umum & TU)

• Melayani permintaan informasi publik dari masyarakat.
• Menyusun dan mengarsipkan dokumen informasi desa.
• Menyediakan sarana prasarana layanan informasi (papan informasi, website, ruang layanan).
  
  
• Menyusun laporan layanan informasi (jumlah permintaan, waktu pemenuhan, dan status layanan).

5. Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi (Kaur Keuangan & Kaur Perencanaan)

• Mengolah data dan informasi terkait keuangan dan perencanaan desa.
• Menyediakan data APBDes, RKPDes, RPJMDes, laporan realisasi anggaran, dan aset desa.
• Melakukan verifikasi keakuratan data sebelum dipublikasikan.
• Memberikan klarifikasi terhadap informasi publik apabila terjadi keraguan atau sengketa data.
  
  

6. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (Kasi Kesejahteraan & Kepala Dusun)

• Menangani keberatan masyarakat atas pelayanan informasi publik.
• Menjadi mediator pertama dalam penyelesaian sengketa informasi di tingkat desa.
• Menyampaikan laporan sengketa informasi kepada PPID Utama untuk ditindaklanjuti ke Komisi Informasi bila diperlukan.
• Memberikan rekomendasi perbaikan layanan informasi untuk mencegah sengketa berulang.