Syarat Pembuatan NA Menurut Undang-undang Yang Berlaku Di Indonesia

Landasan Hukum Utama

• UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 (menyesuaikan beberapa ketentuan, termasuk umur minimal perkawinan). 

• Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait pencatatan perkawinan sebagai pelaksana administratif. 

Syarat Sah Perkawinan Menurut UU

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah:

1. Dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing
   Perkawinan harus sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan pihak yang menikah. 

2. Dicatat menurut peraturan perundang-undangan
   Setelah akad nikah, wajib dilakukan pencatatan oleh pejabat pencatat perkawinan (mis. KUA untuk Islam) agar memiliki kekuatan hukum sipil. 

3. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
   Tidak boleh ada paksaan; keduanya harus menghendaki untuk menikah. (Pasal 6 UU Perkawinan) 

4. Batas umur minimal

   • Saat ini, calon mempelai pria dan wanita harus genap 19 tahun untuk dapat menikah secara sah. 

   • Jika calon mempelai belum mencapai 21 tahun, maka diperlukan izin dari orang tua atau wali. UU lama mensyaratkan “belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua”

   • Jika calon mempelai masih di bawah 19 tahun (sehingga belum memenuhi syarat usia), maka harus diajukan dispensasi kawin ke pengadilan. 

5. Tidak sedang terikat perkawinan lain
   Seseorang yang masih dalam status perkawinan sah dengan orang lain tidak boleh menikah lagi (kecuali jika memperoleh izin pengadilan terkait poligami dalam kondisi yang diizinkan). (Pasal 9 UU 1/1974).

6. Larangan hubungan yang dilarang pernikahan
   Tidak boleh ada hubungan sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, hubungan semenda (mertua, menantu, anak tiri), dan hubungan susuan yang dilarang menurut agama atau hukum. 

Syarat Administratif / Dokumen yang Umum Diperlukan (untuk mendaftar ke KUA)

Agar proses pencatatan perkawinan berjalan lancar, berikut dokumen-dokumen yang biasanya dibutuhkan:

• Surat pengantar nikah (model N1) dari desa/kelurahan sesuai domisili calon pengantin 

• Fotokopi identitas diri (KTP) calon mempelai 

• Fotokopi Kartu Keluarga (KK) calon mempelai 

• Fotokopi akta kelahiran calon mempelai 

• Surat persetujuan kedua calon mempelai (model N3) 

• Surat izin orang tua atau wali (model N5) bagi yang belum mencapai usia 21 tahun 

• Dispensasi kawin dari pengadilan, jika calon mempelai belum mencapai 19 tahun 

• Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai adalah anggota TNI / Polri 

• Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran cerai (bila sudah pernah bercerai) 

• Akta kematian atau surat keterangan kematian pasangan sebelumnya (jika duda / janda) 

• Surat rekomendasi atau surat keterangan dari KUA kecamatan asal, apabila proses nikah dilakukan di luar wilayah kecamatan domisili calon mempelai 

• Surat keterangan sehat / imunisasi (biasanya imunisasi TT bagi calon mempelai wanita) 

• Pas foto (ukuran 2 x 3, 3 x 4, 4 x 6 masing-masing 4 lembar, warna latar belakang biru) 

• Fotocopy Ijazah Pendidikan Terakhir